GORONTALO, ARUSPOLITIK.COM – Polemik penyaluran bantuan Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) di Kabupaten Bone Bolango yang dinilai bermasalah oleh salah satu anggota DPRD Bone Bolango Fraksi Gerindra, Tahir Badu, terus menjadi sorotan publik.
Tahir Badu keberatan jika masih disalurkan melalui pihak ketiga, hal ini karena ada selisih harga sembako dari Rp. 200.000, yang sudah disepakati menjadi Rp. 135.000.
Frangky Max Kadir, selaku pemuda Bone Bolango saat menghubungi awak media menjelaskan bahwa seharusnya hal ini dikritisi oleh Fraksi Nasdem yang ada di DPRD Bone Bolango.
“Fraksi Nasdem jangan diam terkait masalah ini, apalagi Ketua DPRD merupakan anggota Partai Nasdem, saya berharap jangan ada kongkalingkong terhadap bantuan rakyat Bone Bolango,” ujarnya.
Max sapaan akrabnya menilai bahwa Franksi Nasdem terkesan ingin melindungi citra Ketua Partai yang juga Bupati Bone Bolango Hamim Pou ketimbang memperjuangan hak rakyat yang diduga telah disalah gunakan.
“Jika fraksi partai nasdem diam terhadap persoalan sembako ini, rakyat akan menilai bahwa partai nasdem hanya melindungi pimpinan partai yang juga bupati bone bolango dan mengabaikan kepentingan rakyat bone bolango itu sendiri,” tegasnya.
Terakhir Max menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap kritis Partai Nasdem karena terkesan memilih kasus tertentu untuk dikritisi.
“Saya kecewa, kemaren proses bantuan sembako yang dilakukan oleh gubernur gorontalo dikritisi oleh anggota dprd provinsi gorontalo, Yuriko Kamaru, sekarang ada persoalan penyaluran sembako di daerah pemilihannya Bone Bolango, kenapa yang bersangkutan hanya diam ? Jangan pilih kasus untuk dikritisi, ini persoalan uang rakyat, rakyat yang dibela bukan pimpinan partai,” pungkasnya.
