MAKASSAR, ARUSPOLITIK.COM – Tim Transisi Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih Moh. Ramdhan Pomanto–Fatmawati Rusdi kembali melakukan pertemuan reguler Kamis, (18/2/2021) di Hotel Teras Kita. Agenda kali ini adalah penyusunan kriteria calon Pejabat Eselon II yang akan memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar.
Tim transisi menyusun kriteria tambahan, di luar syarat formal yang sebelumnya telah diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait jabatan dan kepangkatan. Tim transisi juga melakukan evaluasi untuk selanjutnya menorehkan sejumlah rekomendasi ke walikota terpilih.
Semisal, masih adanya 16 jabatan eselon II di Pemkot Makassar yang kosong hingga saat ini. Beberapa keplpala OPD yang rangkap jabatan mengakibatkan kinerja dan pelayanan yang tidak maksimal.
Terkait penyusunan kriteria calon pejabat eselon II yang akan menduduki berbagai jabatan strategis di lingkup pemerintahan kota Makassar, tim transisi merekomendasikan beberapa poin penting yang diharapkan menjadi salah satu acuan walikota terpilih untuk memilih pejabatnya.
Acuan yang dibuat tim transisi tidak lepas dari keinginan walikota terpilih untuk melakukan reformasi birokrasi di Pemkot Makassar. Sebab, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim transisi kinerja aparatur pemkot yang dinilai belum optimal.
Tim Transisi yang juga Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin, Prof. Aminuddin Ilmar mengatakan, kriteria calon pejabat eselon II harus dipaparkan secara lebih mendetail dari tiap tahapannya. Mulai dari penentuan kriteria sampai pada pola dan model rekruitmen calon.
Ilmar mencontohkan, salah satu yang akan direkomendasikan nantinya bagi calon pejabat yang mengikuti proses rekruitment harus diulik rekam jejaknya secara detail dan menyeluruh.
“Ini penting dilakukan, agar orang-orang yang dipilih nantinya betul-betul memiliki komitmen kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi. Rekam jejaknya harus dikupas tuntas. Misalnya apakah dia pernah terima suap, pernah menjadi pihak terlapor dan sebagainya,” urainya.
Ia menambahkan, peran Inspektorat dalam melancarkan agenda ini harus dimaksimalkan. Karena tracking data akan bermuara kesana. “Kita bisa tracking rekam jejak ini ke inspektorat, dan itu harus lengkap. Inspektorat harus punya itu. Agar semua betul-betul dijalurnya,” Imbuhnya.
Juru Bicara Tim Transisi Henni Handayani mengatakan, pembahasan kriteria dan syarat calon pejabat OPD adalah bagian dari agenda tim transisi sebelumnya yang sudah dirampungkan. Diantaranya pendalaman visi misi, pemetaan program, dan ‘sharing session’ dengan mitra eksternal.
Tim Transisi menargetkan dalam waktu dekat akan merampungkan semua agenda sebelum jadwal pelantikan. Semuanya akan disampaikan langsung ke walikota dan wakil walikota terpilih.
“Semua yang dihasilkan tim transisi sifatnya rekomendasi dan masukan bagi walikota dan wakil walikota terpilih untuk membantu mewujudkan seluruh visi dan misinya,” ujarnya.
